Menyikapi Kontroversi Pungutan Retribusi di DTW Kintamani

Oleh Ade Rahayu

Beredarnya sebuah video yang diunggah di media sosial Instagram yang memperlihatkan tentang kewajiban pembayaran tiket masuk di wilayah Kintamani, kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Dalam tayangan video tersebut, wisatawan terlihat menunjukkan struk pembayaran tiket masuk wilayah Kintamani. Wisatawan yang memasuki wilayah Kintamani kini dikenakan retribusi sebesar Rp 25.000 untuk wisatawan lokal, sementara wisatawan mancanegara harus membayar Rp 50.000.

Viralnya tayangan video itu, tentu saja menimbulkan kontroversi. Ada yang berpendapat pungutan itu sah-sah saja dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), ada juga yang menilai kebijakan itu akan merugikan pengusaha kecil yang ada di Kintamani. Mengapa? Kebijakan tersebut dianggap akan berdampak terhadap turunnya kunjungan wisatawan ke Kintamani dan pada akhirnya akan berdampak terhadap turunnya pendapatan para pengusaha kecil yang pendapatannya sangat tergantung dari jumlah kunjungan wisatawan itu. Lantas apa yang harus dilakukan?

Terkait kontroversi pungutan retribusi di DTW Kintamani itu, tentu saja kita harus cerdas menanggapi. Terlebih isu tersebut sedang ramai dibicarakan masyarakat. Tak jarang isu yang beredar tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, sebagai generasi muda kita wajib membaca berita dari sumber yang terpercaya, bukan dari berita yang didapatkan di media sosial yang tidak tertutup kemungkinan judul berita itu tidak sesuai dengan isinya (click bait) yang hanya menimbulkan keresahan di masyarakat.
Kita pahami, the power of informations menyebabkan masyarakat akan senantiasa mengalami perubahan agar bisa bertahan dengan seiringnya perkembangan zaman. Kemajuan sebuah daerah/negara dapat diukur dari bagaimana perkembangan teknologi dan informasinya.

Informasi adalah sesuatu yang membuat pengetahuan kita berubah, memperkuat atau menemukan hubungan yang ada pada pengetahuan yang kita miliki. Apabila masyarakat dihubungkan dengan informasi maka akan terbentuklah istilah masyarakat informasi. Oleh karena itu, menjadi masyarakat informasi di mana kita akan sangat paham betapa pentingnya memahami/mengetahui informasi dari berbagai arah/bidang apapun, di mana kita harus bisa mengelola informasi untuk meningkatkan level intensitas informasi masyarakat dan meminimalkan kesalahanpahaman karena kurangnya informasi.

Masyarakat yang sadar akan pentingnya informasi tidak hanya menunggu untuk mendapatkan informasi dari orang lain akan tetapi mereka akan mencari/menggali informasi dari berbagai sumber.
Dengan menjadi masyarakat informasi, maka kita akan lebih terbuka, diiringi dengan sikap kritis dan tidak apriori. Masyarakat akan mengerti dengan makna demokrasi, masyarakat akan lebih memahami otonomi daerah dan bisa lebih jeli dalam memecahkan masalah serta berinovasi.

Terkait dengan kontroversi pungutan retribusi di DTW Kintamani, berdasarkan hasil rapat tanggal 19 Februari 2022 ditegaskan pemungutan karcis retribusi tampat rekreasi di daerah wisata Batur telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli. Dalam Perbup itu, bagi wisatawan yang melakukan kegiatan wisata di kawasan DTW Kintamani dikenakan tarif retribusi yang sudah diatur dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Sementara bagi masyarakat yang hanya sekadar melintas, mengunjungi kerabat, bersembahyang atau kegiatan non-wisata lainnya tidak dipungut retribusi. Jadi di sini jelas, mereka yang hanya melintas saja tidak dikenakan biaya apa-apa.
Sesuai dengan sistem e-ticketing yang sudah diresmikan, setiap retribusi yang masuk akan langsung ditransfer ke rekening kas daerah Kabupaten Bangli sebagai salah satu PAD Kabupaten Bangli dari sektor pariwisata. PAD yang berasal dari retribusi pariwisata digunakan untuk pembangunan fasilitas publik di Bangli khususnya sektor pariwisata.

Muara akhirnya adalah wisatawan nyaman dan semua akan senang. PAD itu dimanfaatkan untuk memberikan keindahan dan kenyamanan bagi wisatawan. Demikian juga wisatawan yang datang ke Kintamani memberikan feedback dan ikut berpartisipasi dalam pengembangan daerah Bangli terutama di sektor wisata dengan membayar retribusi yang sudah ditetapkan.
Dengan mewabahnya virus Covid-19 di seluruh dunia, kita memahami terjadinya penurunan perekonomian dunia, maka Pemkab Bangli telah melakukan pembebasan retribusi di kawasan Kintamani selama dua tahun yaitu dari tahun 2020-2021. Kebijakan ini diberlakukan demi kepentingan daerah Bangli untuk meningkatkan fasilitas dan infastruktur pariwisata demi kenyamanan bersama baik dari masyarakat lokal ataupun luar Bangli.

Guna mengatasi antrian panjang di loket tiket, dalam waktu segera akan ditambah alat transaksi MPost di masing-masing loket, sehingga petugas bisa menjemput atau mendatangi sopir dan pengunjung untuk pembayaran tiket tanpa mereka harus turun dari kendaraannya.
Pada 2022 ini, Pemkab Bangli sedang menyusun berbagai program pembangunan yang mendukung peningkatan fasilitas infrastruktur kepada masyarakat dan wisatawan, seperti program revitalisasi Pasar Singamandawa tahap I dengan anggaran sebesar Rp 8 miliar, dan penataan anjungan Penelokan dan Goa Jepang dengan anggaran sebesar Rp 6,5 miliar. Program jangka pendek untuk mengatasi permasalahan pungutan retribusi di jalan raya umum, Pemkab Bangli telah berproses dengan mengajukan permohonan pengalihan arus lalu lintas menuju Singaraja melalui jalur Sekardadi-Bayung Gede-Payangan-Tunon kepada Pemprov Bali karena saat ini status aset jalan tersebut adalah jalan raya provinsi, sehingga jalan raya Penelokan bisa steril dari jalur jalan raya umum Bangli-Singaraja.

Bupati Bangli juga menghimbau kepada semua ‘stakeholder’ pariwisata di Kabupaten Bangli untuk bersama-sama menyatukan persepsi dan ikut berkontribusi untuk mulai menata dan membangun Kintamani sebagai destinasi yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah yang muaranya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat Kintamani dan masyarakat Bangli secara umum melalui program-program pembangunan daerah.
Kita mengajak semua pihak untuk bijak dalam mencerna dan memahami informasi, tidak saling menyudutkan ataupun menyalahkan satu dengan yang lainnya. Khusus untuk para pelaku usaha kecil yang terdampak akibat kebijakan pungutan retribusi, di era modern ini kita semua harus mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar serta mengikuti segmentasi orang-orang tentang usaha yang kita bangun. Misalnya, dengan meningkatkan daya tarik wisata karena tidak mungkin ketika seseorang kepanasan kita berikan jas hujan atau ketika seseorang kehujanan kita berikan kipas angin. Dari pernyataan ini bisa kita pahami bahwa perubahan dan kebutuhan pasar akan selalu ada di setiap waktu seiring berkembangnya teknologi informasi di era globalisasi ini di mana para pengusaha secara tidak langsung akan dituntut untuk bisa selalu memberikan inovasi kepada usaha yang sudah dibangun dalam mengikuti perubahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Kita berharap, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Segala masalah mendapatkan solusi dan kesalahahpahaman segera terbenahi, dalam memperbaiki kesalahpahaman dibutuhkan salah satu poin penting yaitu komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang baik dan benar antara pemerintah dan masyarakat, maka terjadinya kesalahpahaman bisa diminimalisir. Salam damai dari kami generasi milenial. *

*Penulis adalah mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Undiknas University

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: