Stikom
Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Perbankan » Teguh Dwi Nugroho : PEN Bali Capai Rp 4,87 Triliun, Didominasi pada Cluster Perlindungan Sosial

Teguh Dwi Nugroho : PEN Bali Capai Rp 4,87 Triliun, Didominasi pada Cluster Perlindungan Sosial

(169 Views) Januari 26, 2022 9:39 am | Published by | No comment

Denpasar (Spotbalinews) –

Progress PEN Tahun 2021 di Provinsi Bali, sampai dengan 31Desember 2021 total realisasi PEN Bali mencapai Rp 4,87 Triliun yang didominasi pada cluster Perlindungan Sosial sebesar Rp 2 Triliun. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, didampingi Kepala Kanwil DJKN Prov Bali & NusRa, sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Prov Bali, Anugerah Komara, Kepala Kanwil DJP Bali diwakili Kabid Data & Pengawasan Potensi Perpajakan, Bayu Setiawan, serta Kepala Kanwil DJBC Prov Bali NTT NTB diwakili oleh Kabid Fasilitas Kepabeanan & Cukai, Iskandar, pada acara Konferensi pers APBN triwulan IV TA.2021, Rabu (26/01/2022) di kantor setempat.

Lanjut Teguh Dwi Nugroho, perkembangan
realisasi APBN 2021 secara umum berjalan relatif lancar meski dalam situasi pandemi. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 telah mencapai:
a. Rp10,95 T untuk Belanja Pemerintah Pusat atau sebesar 92% dari total pagu;
b. Rp11,60 T untuk Belanja TKDD (DBH, DAU, DAK, DID, Dana Desa).

Penggunaan APBN untuk pembangunan berbagai macam Proyek Strategis Nasional di
Provinsi Bali juga dilaporkan berjalan lancar dengan realisasi aggregate mencapai 98,71% dari total anggaran yang dialokasikan. Beberapa Proyek Strategis Nasional dimaksud adalah
antara lain pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas (Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Sampalan,
Pelabuhan Bias Munjul), Embung Sanur, Bendungan Sidan, Penataan Kawasan Pura
Besakih, dan Jembatan Shortcut Denpasar Gilimanuk.

Terkait TKDD, total realisasi TKDD pada tahun 2021 di Provinsi Bali adalah sebesar 11,6
Triliun rupiah yang terserap 99,2% dari pagu secara keseluruhan. Penyerapan tertinggi berada pada sektor Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam yaitu masing-masing sebesar 144%.

“Adapun terkait realisasi DAK Fisik, keberhasilan Pemerintah Daerah menjadikan Kontrak
dari Rencana Kegiatan sangat rendah (78,85%), dimana kondisi secara Nasional adalah
91,37% sesuai informasi dari Kepala Badan Keuangan Provinsi Bali,” ujarnya. Hal ini disinyalir karena adanya penetapan Harga Penerapan Sensisi (HPS) oleh Tim Perencana di Pemda terlalu tinggi sehingga penawaran pihak ketiga jauh di bawah HPS, kemudian juga adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena berbagai pertimbangan di Pemda, salah satunya Pembangunan Puskesmas di Gianyar, selanjutnya juga dimungkinkan adanya keterlambatan
munculnya produk di e-catalog sehingga tim pengadaan tidak mendapatkan kesempatan yang cukup memadai dalam mengakomodir pelaksanaan pengadaan barang.

Walaupun hanya di sektor tertentu, namun adanya keterlambatan penerbitan juknis dari K/L
misalnya yang terjadi di Diknas yang dari sebelumnya kontraktual menjadi swakelola. “Terkait hal tersebut, Capaian Output DAK Fisik Tahun 2021 di Provinsi Bali rata-rata sebesar 75,30%,” jelasnya.

Sampai dengan 31 Desember 2021 penyerapan DAK Fisik rata-rata 69,12% dengan
penyerapan tertinggi di Kabupaten Tabanan sebesar 87,59%. Namun, yang perlu
mendapatkan perhatian lebih adalah masih tingginya saldo DAK Fisik di RKUD yang mencapai Rp 215,59 miliar di seluruh Bali.

Selanjutnya untuk Kinerja Cadangan DAK Fisik, pada tahun 2021 Kota Denpasar, Kab
Badung, Kab Gianyar, dan Kab Tabanan (Sarbagita) mendapatkan alokasi Cadangan DAKFisik Bidang Sanitasi sebesar Rp83,236 milyar namun yang penyalurannya mendekati 100% hanya Kab. Tabanan sedangkan untuk Alokasi Cadangan DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp 2,918 milyar untuk Kab Badung dan Denpasar, dan hanya Kab Badung yang menyalurkan walaupun masih di bawah 50%.

“Untuk Penyaluran dan Penyerapan Dana Desa dan Dana BOS, sampai dengan 31
Desember 2021 penyerapan Dana Desa rata-rata 85,39% dengan penyerapan tertinggi Kab.
Jembrana 93,14% dan terendah Kota Denpasar 65,29% dan Saldo Dana Desa di RKD masih
sebesar Rp99,19 miliar dari seluruh Desa di Bali,” katanya.

Sedangkan untuk Dana BOS yang penyalurannya di Provinsi Bali dilaksanakan melalui
KPPN Denpasar, total dana yang telah tersalur yang dibagi menjadi 3 tahap adalah sebesar
total 1 triliun rupiah.
Terkait Realisasi KUR, Kinerja Penyaluran KUR s.d. 31 Desember 2021 sebesar 6,99
triliun rupiah. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro yang mencapai Rp
4,047 triliun. “Sedangkan menurut Kab/Kota, penyaluran tertinggi di Kota Denpasar dengan
total Rp 1,16 triliun. Kab. Klungkung di peringkat terendah dengan total Rp 391 miliar,” tandas Teguh. (aya)

Categorised in:

No comment for Teguh Dwi Nugroho : PEN Bali Capai Rp 4,87 Triliun, Didominasi pada Cluster Perlindungan Sosial

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *