
Jakarta, spotbalinews.com —
Kesiapan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana kantor menjadi perhatian dalam persiapan operasional Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas dukungan yang diperlukan agar lembaga tersebut dapat mulai menjalankan aktivitasnya pada 2027.
Pembahasan berlangsung saat Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menerima kunjungan perwakilan BRAN di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Pertemuan itu membahas pemenuhan kebutuhan dasar BRAN setelah lembaga tersebut disahkan pada 1 Oktober 2026.
Dalu menekankan pentingnya pembagian peran dan kerja sama antarpihak dalam menyiapkan kebutuhan lembaga baru tersebut. Dukungan yang saling melengkapi diharapkan membantu proses persiapan operasional berjalan dengan baik.
“Kami sepakat untuk saling mengisi dan membantu. Harapannya, pembagian peran dan dukungan antarpihak ini dapat membuat seluruh kebutuhan BRAN dipersiapkan dengan baik,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Sebagai bagian dari dukungan yang disiapkan, Kementerian ATR/BPN akan menugaskan sejumlah personel untuk membantu persiapan operasional BRAN. Bantuan tersebut meliputi aspek sumber daya manusia, kelembagaan, serta substansi yang dibutuhkan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas BRAN.
Pemenuhan kebutuhan lainnya akan dibahas lebih lanjut melalui koordinasi Kementerian ATR/BPN dan BRAN dengan kementerian terkait. Khusus untuk infrastruktur dan perlengkapan kantor, tindak lanjut dilakukan melalui koordinasi sumber daya agar penyediaannya sesuai dengan kebutuhan.
“Rencananya, tahun ini persiapan BRAN sudah mulai dilakukan sehingga pada 2027 aktivitasnya dapat berjalan. Karena itu, kami membahas sejumlah kebutuhan mendasar, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, hingga infrastruktur dan kelengkapan kantor,” jelas Dalu.
Sejalan dengan arah dukungan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem berkomitmen mendukung agenda reforma agraria melalui kesiapan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas di daerah. Tindak lanjut atas kebijakan kementerian akan dilaksanakan sesuai arahan dan kewenangan kantor, dengan mengedepankan ketertiban pengelolaan sumber daya serta kejelasan pembagian peran dalam pelaksanaan tugas. (Rls/adv)

