Jakarta, spotbalinews.com- Pengungkapan kasus mafia tanah perlu diikuti pembenahan tata kelola agar celah terjadinya kejahatan pertanahan dapat ditutup. Karena itu, hasil penegakan hukum harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem, meningkatkan kualitas data, dan menjaga integritas pelayanan kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melalui sambutan yang dibacakan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono. Sambutan dibacakan pada penutupan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas.
Dalam rakor tersebut, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, melaporkan bahwa dari 120 kasus yang menjadi target operasi tahun 2026, sebanyak 100 kasus telah berhasil diselesaikan melalui Satgas Anti-Mafia Tanah. Penanganan perkara tersebut menghasilkan penetapan 151 tersangka serta penyelamatan tanah seluas 110.046.567 meter persegi, dengan nilai kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5.773.954.641.464.
Capaian penanganan perkara itu menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pencegahan berikutnya. Iljas memaparkan tiga langkah yang perlu ditindaklanjuti setelah rakor, dimulai dengan pemanfaatan hasil penegakan hukum untuk membenahi tata kelola pertanahan. Setiap kasus yang terungkap perlu dipelajari untuk mengenali pola kejahatan sekaligus menemukan kelemahan sistem yang memungkinkan penyimpangan terjadi.
Langkah berikutnya adalah memperkuat kepastian hukum melalui perbaikan kualitas data dan integritas pelayanan. Data yang akurat perlu didukung proses kerja yang transparan dan akuntabel. Digitalisasi juga diarahkan untuk meningkatkan keamanan data, memperkuat jejak audit, dan membantu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” jelas Iljas.
Adapun langkah ketiga ialah memperkuat sinergi penegakan hukum dengan tetap menjaga ketepatan dan kehati-hatian dalam menangani perkara. Kerja sama Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan yang telah berlangsung selama sembilan tahun melalui forum koordinasi tersebut diharapkan semakin efektif, baik dalam penyelesaian kasus maupun pencegahannya.
Mengenai arah penanganan selanjutnya, Hendra berharap Satgas Anti-Mafia Tanah memberikan perhatian pada kasus-kasus yang bersifat potensial. Ia menegaskan bahwa fokus tersebut merupakan bagian dari keseriusan dalam memberantas mafia tanah.
Sejalan dengan arahan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem berkomitmen mendukung pencegahan dan pemberantasan mafia tanah dengan mengedepankan kualitas data, ketelitian administrasi, serta integritas aparatur dalam pelayanan pertanahan. Arahan Kementerian ATR/BPN menjadi pedoman untuk terus memperkuat pelayanan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat dapat semakin terjaga.
Rakor berlangsung pada 12–13 November 2026 dengan melibatkan 414 peserta dari unsur kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kantor Wilayah BPN Provinsi. Penutupan kegiatan turut dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dan Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Rudi Alfonso. (Rls/adv)
