Denpasar, Spotbalinews.com–
Demi mengintegrasikan pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) yang merupakan dua sisi mata uang yang saling membutuhkan, Universitas Udayana Launching Program Studi Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan pada Rabu (30/08/2023) di Gedung Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar.
Hadir dalam acara tersebut, Dr. Agus Sugiarto, S.H., MBA. (Kepala Departemen OJK Institute), Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi/DSKT OJK, yang dalam hal ini diwakili oleh Jarot Suroyo (Deputi Direktur DSKT OJK), Kepala Sekretariat Nasional SDGs Bappenas, yang diwakili oleh Fajar (Tenaga Ahli Pengembangan Proyek dan Matchmaking SDGs Financing Hub, Seknas SDGs), Pemimpin Wilayah BNI Kanwil Bali, NTB, NTT, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bali Project Manager United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP-FI) Indonesia, Wakil Rektor I Universitas Udayana, Wakil Rektor IV Universitas Udayana, Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan Unud Ketua Lembaga di Lingkungan Unud
Ketua UPT di Lingkungan Unud, serta undangan terkait lainnya.
Menurut Rektor Universitas Udayana Prof.Dr.Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng.IPU, pada acara Launching Program Studi Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan, upaya pencapaian SDGs 2030 dan penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia membutuhkan dukungan SDM yang memiliki integrasi komptensi tersebut.
Terlebih, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs sangat membutuhkan dukungan keuangan berkelanjutan, sebaliknya implementasi keuangan berkelanjutan memerlukan program/kegiatan/kegiatan usaha berkelanjutan untuk dibiayai.
“Komitmen Indonesia sebagai anggota PBB untuk mencapai SDGs juga dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” ujarnya.
Pihaknya sampaikan, bahwa Izin Pembukaan Program Studi Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan, Program Magister pada Universitas Udayana berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 471/E/O/2023 telah terbit pada tanggal 6 Juni 2023. “Pembukaan program studi tersebut sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman antara Bappenas dan Universitas Udayana Nomor NKB 06/SES/10/2021 dan Nomor B/109/UN14/HK.07.00/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan
Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dan Universitas Udayana Nomor MoU-12/D.01/2021 dan Nomor B/123/UN14/HK.07.00/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Keuangan Berkelanjutan, Edukasi Keuangan, serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan,” jelasnya.
Kata Prof. Antara, penerbitan izin Prodi ini tergolong sangat cepat sejak pihaknya usulkan pada Bulan Februari 2023, memperoleh rekomendasi dari LLDikti Wilayah VIII pada Bulan April 2023, dan penerbitan Izin Pembukaan pada 6 Juni 2023. “Ini menunjukkan bahwa Pembukaan Prodi ini dinilai sangat urgent karena sangat dibutuhkan dalam kontribusinya untuk menjawab permasalahan global, nasional, dan lokal terkait pencapaian SDGs dan implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan, yang telah menjadi komitmen Indonesia,” jelasnya.
Program Studi Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan, Program Magister pada Universitas Udayana kami harapkan sebagai Center of Excellent in Sustainable Finance and Development yang pertama di Indonesia (bahkan di Asia), dan yang kedua di dunia setelah The Master of Advanced Studies in Sustainable Finance and Development, Geneva Graduate Institute, Switzerland.
Prof. Antara menambahkan, karena posisinya di Pulau Bali yang merupakan tujuan wisata dunia, maka secara strategis prodi ini juga mengangkat Biodiversitas dan Ekowisata Berkelanjutan sebagai keunggulan prodi tersebut. Prodi berupaya mengembangkan literasi dan praktek pengelolaan pariwisata yang menerapkan Standar Destinasi Pariwisata Berkelanjutan sesuai Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 dan juga mengacu pada Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Destination Criteria V.2 Tahun 2019.
Empat kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan tersebut meliputi (1) Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan (Sustainable management), (2) Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal (Socio-economic sustainability), (3) Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung (Cultural sustainability), dan (4) Pelestarian lingkungan (Environmental sustainability), yang menjadi bagian dari kompetensi yang diperoleh peserta didik.
Adapun Visi Keilmuan Program Studi Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan adalah “Manjadi pusat pembelajaran dan pengembangan IPTEK pembangunan dan keuangan berkelanjutan untuk menghasilkan ahli yang unggul, mandiri, berbudaya, dan berdaya saing global serta mampu berkontribusi pada pencapaian SDGs dan keuangan berkelanjutan”
Beban belajar Program Studi Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan sebanyak 36–42 sks sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) atau setara dengan 60–70 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 714/UN14/HK/2022 tanggal 6 Juni 2022, tentang Panduan Konversi Satuan Kredit Semester (sks) ke satuan ECTS Universitas Udayana.
Sementara struktur Kurikulumnya dirancang 4 semester atau selama dua tahun. Kami sangat mendorong prodi ini untuk melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Mata Kuliah yaitu maksimal 50% dari Jumlah Mata Kuliah atau beban belajar karena telah dipayungi oleh Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan PJJ. Penyelenggaraan PJJ ini sangat didukung oleh Online Academic System for E-Learning (OASE) yang dikelola oleh LP3M-USDI Universitas Udayana untuk memenuhi daya tampung prodi tersebut yaitu 50 Mahasiswa Baru per tahun.
Calon Mahasiswa Baru diharapkan berasal dari Fresh Garduate dari segala bidang ilmu, pegawai Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, pegawai OJK, karyawan/karyawati BUMN, Bank Pembangunan Daerah, BPR seluruh Indonesia, dan kami juga berencana menerima mahasiswa asing dalam kelas Internasional. “Pada Semester Ganjil 2023/2024 ini kami telah menerima sebanyak 24 Mahasiswa Baru Program Studi Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan,” tandasnya.(aya/sbn)
Sumber: www.unud.ac.id
