Denpasar (Spotbalinews) –
Dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Strategic Stakeholders lainnya pada era Transformasi Digitalisasi Keuangan, BPR Pancakanti Sukawati (BPR Kanti) berinisiatif menggelar “Seminar Internasional Penguatan Lembaga Keuangan Menuju Bali Bangkit di Era Digitalisasi Sektor Keuangan” di Denpasar, Rabu (17/11).
Menurut Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitaba usai pembukaan seminar yang dibuka Wagub Bali Cok Ace, managemen BPR Kanti, sangat berkeyakinan pandemi Covid-19 akan semakin menurun pada level terendah yang pada akhirnya indonesia dan Dunia akan mampu mengatasinya, khususnya Daerah Propinsi Bali, dengan ciri khas kekuatan pengaruh budaya kekeluargaan yang kuat menjadi ciri khas kearifan lokal. “PT. BPR Kanti yang bermakna ” Sahabat Sejati ” lebih dari sekedar arti persahabatan, yakni ingin mengimplemantasikan dalam arti luas,” ujarnya.
Ke depan BPR Kanti akan menjalin aliansi strategis dengan stakeholder lainnya yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk meningkatkan Sinergitas yang saling menguntungkan.
Lanjutnya, melalui penyelenggaraan seminar Internasional dengan thema Penguatan Lembaga Keuangan Menuju Bali Bangkit di Era Transformasi Digitalisasi Keuangan, diharapkan akan muncul gagasan-gagasan Bersama untuk saling menguatkan dalam Kerjasama kelembagaan. Langkah selanjutnya dari Seminar Internasional ini berupa penandatangan kerjasama dengan BRI Research Institut, Lembaga Sertifikasi Profesi Microfinance Indonesia (LSP MFI) sebuah Lembaga sertifikasi yang melaksanakan sertifikasi kompetensi untuk Pengawas/Pengurus dan Pengelola lembaga keuangan mikro (BPR/KSP/LPD). Yayasan Lembaga Keuangan Indonesia (YLKI), Lembaga Keuangan Indonesia Law Firm, dan penandatanganan realisasi kerja sama lingkage program Bank Mayapada Sebesar Rp 50 milyar.
Selain itu, BPR Kanti juga akan merintis Kerjasama dengan beberapa Lembaga Internasional (International NGO).Mengingat, Provinsi Bali, sebagai destinasi wisata utama Indonesia, telah mengalami keterpurukan ekonomi sangat parah yang dipicu oleh Pandemi Covid-19 sejak triwulan I / 2020. Krisis yang ditimbulkan telah berdampak multidimensi dan multisectoral yang membutuhkan solusi yang bersifat holistic dan terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan.Disadari bahwa Provinsi Bali dengan kontribusi yang sangat dominan terhadap sektor pariwisata Indonesia sebelum pandemi, pada saat ini justru menjadi “Provinsi yang paling terdampak” oleh Pandemi Covid-19, hal ini terbukti dengan PDRB Posisi Triwulan III/2022 yang masih mengalami kontraksi dengan minus sebesar 2,91% year on year.
Disadari bahwa Provinsi Bali dengan “Masyarakat yang Multikultural, Warisan Kekayaan Budaya dan Local Wisdom atau Kearifan Lokal Sistem Pertanian SUBAK, Kearifan Lokal Ekologis Tumpek Uduh merupakan modal sosial atau social capital yang kuat yang perlu dikapitalisasikan dalam rangka mendukung “Program Bali Bangkit”.
Kebijakan Pemerintah berkaitan Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Realokasi APBN/APBD, pada tataran implementasinya membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi strategi dan kebijakan lintas sektoral, antara lain Pemerintah Pusat-Daerah, Kementerian dan Lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Sektor Jasa Keuangan.
Sementara itu, Wagub Ace mendorong transformasi digital sektor keuangan bisa berjalan dengan dibangun infrastruktur internet.Ia semakin optimis transformasi digital semakin tercepat tercapai, akibat adanya pandemi Covid-19. (Ist)