
Jakarta, spotbalinews.com— Pengawasan internal dalam penyelenggaraan urusan pertanahan harus mampu mengantisipasi risiko penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong pengawasan yang proaktif melalui identifikasi risiko serta rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh unit kerja.
Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Wahyu Widada, menyampaikan arahan tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta. Ia menekankan bahwa pengawasan perlu membantu organisasi mencegah persoalan, sekaligus memastikan pelaksanaan tugas berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.
“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Wahyu Widada.
Penguatan pengawasan tersebut harus berjalan bersama dengan integritas aparatur. Kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN yang hadir, Wahyu mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan kewenangan. Ia menegaskan bahwa praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan tidak boleh mendapat ruang dalam pelaksanaan tugas.
Melalui pendekatan berbasis risiko, pengawasan diharapkan dapat membantu setiap unit kerja mengenali potensi persoalan dan menentukan langkah perbaikan. Dengan demikian, fungsi pengawasan turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan pertanahan serta pembenahan tata kelola pemerintahan.
Sejalan dengan arahan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem berkomitmen mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur, ketelitian administrasi, dan integritas aparatur dalam pelayanan pertanahan. Dukungan terhadap pengawasan yang berorientasi pada pencegahan diarahkan pada pengenalan potensi risiko dalam pelaksanaan tugas serta penegasan sikap menolak praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, dan intervensi yang bertentangan dengan ketentuan, agar pelayanan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.
Wahyu berharap perpaduan antara pengawasan preventif dan integritas seluruh jajaran dapat membentuk sistem kerja yang semakin profesional dan akuntabel. Pelayanan yang berjalan sesuai ketentuan diharapkan turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN.
Ia juga mengingatkan bahwa tujuan bersama dalam penyelenggaraan urusan pertanahan adalah menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Keberhasilan organisasi harus dilihat dari tercapainya tujuan tersebut melalui kerja bersama.
“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesan Wahyu Widada. (Rls/adv)

