Denpasar, spotbalinews.com-
Banyak manfaat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi produksi konten dan mempercepat penelitian, mempermudah jurnalis dalam mengolah data besar, membuat berita dalam berbagai format dan meningkatkan aksebilitas melalui fitur seperti terjemahan otomatis dan teks disabilitas.
Namun di sisi lain, ada sejumlah masalah potensial dari AI. Antara lain, AI dapat salah atau bias serta menghasilkan konten yang menyesatkan, ancaman terhadap peran jurnalis dan independensi jurnalistik, resiko penyebaran hoaks, plagiarism dan manipulasi konten termasuk deepfake, tanggung jawab atau konten buatan AI tidak jelas, serta potensi pelanggaran privasi dan hak cipta. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI bersama Dewan Pers menyelenggarakan Media Talks bertajuk ‘Masa Depan Jurnalisme di Era AI’ yang berlangsung di Hotel Aston Denpasar, pada Selasa (9/9/2025).
Acara ini dibuka langsung oleh Sekretaris Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kominfo, Very Radian Wicaksono, serta menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua Komisi Kemitraan Hubungan Antar Lembaga, dan Insfrastruktur Dewan Pers (Rosarita Niken Widyastuti), Pimpinan Redaksi Tirto.id (Rachmadin Ismail) dan Dewi Yuri Cahyani PhD (Dosen FISIP Universitas Udayana).
Wicaksono menekankan forum ini bertujuan meningkatkan kapasitas jurnalis menghadapi disrupsi teknologi. “Kita perlu kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat agar pemanfaatan AI mendukung kualitas jurnalistik, bukan merusaknya,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi Kemitraan Hubungan Antar Lembaga, dan Insfrastruktur Dewan Pers Rosarita Niken Widyastuti menyatakan bahwa, Dewan Pers telah menerbitkan Peraturan Dewan Pers No. 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik. Di dalamnya menjelaskan bahwa masih diperlukan kontrol manusia dari awal sampai akhir produksi berita. AI hanya berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti jurnalis. Diperlukan verifikasi dan akurasi yang sifatnya wajib, dan konten berbasis AI harus melewati proses pemeriksaan fakta.
Jika sebuah karya melibatkan AI, seperti gambar, suara atau avatar, harus diberikan keterangan yang jelas. Peraturan ini melarang konten sensitive serta pentingnya menekankan pentingnya menghormati hak cipta dan privasi. Mekanisme penyelesaian sengketa terkait konten AI tetap melalui Dewan Pers, demikian dijabarkan Niken.
Menurut Niken, jurnalis tetap punya peran vital yang tak bisa digantikan AI. Wawancara, cek dan ricek, serta kurasi informasi harus tetap dijalankan manusia agar berita akurat, berimbang, dan tidak menyalahi kode etik.
Ia mengingatkan banyaknya pengaduan publik ke Dewan Pers terkait berita yang menyesatkan, tidak akurat, hingga melanggar privasi. Karena itu, Dewan Pers menerbitkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang pedoman penggunaan AI dalam karya jurnalistik. Aturannya menekankan pentingnya verifikasi manusia di setiap produk berita.
Sementara itu, Pimpinan Redaksi Tirto.id Rachmadin Ismail menyatakan pada era AI ini, banyak media besar yang berkurang pendapatan dari AdSense dikarenakan Google baru saja meluncurkan Google AI Overview sehingga menjaring pembaca dari berbagai dunia, sehingga tidak lagi melakukan klik terhadap informasi yang diterbitkan sebuah website berbasis berita.
“Dengan kondisi seperti ini, media-media banyak yang turun jumlah pembacanya. Kalau di Tirto kita berinovasi dengan layanan ‘Fact Checking’ dan menggandeng sejumlah pihak untuk berkolaborasi. Ternyata, dengan Langkah kolaborasi ini, membuat kita makin kuat dan bisa survive di era AI ini,” jelasnya.
Rachmadin Ismail, menyoroti tantangan lain: fitur AI Overview Google. Fitur ini menyajikan ringkasan langsung di laman pencarian, sehingga trafik ke media anjlok hingga 20–30 persen.
“Kondisi media nasional tidak baik-baik saja. Banyak karyawan di-PHK. Pendapatan iklan digital juga ikut turun karena trafik berkurang,” kata Rachmadin.
Meski demikian, ia menilai masih ada ruang bagi media untuk bertahan dengan menjadi kurator informasi dan memperkuat fact-checking. Tirto sendiri memanfaatkan AI untuk riset dan distribusi, tanpa menggantikan sentuhan jurnalis dalam penulisan.
Dosen FISIP Universitas Udayana, Dewi Yuri Cahyani PhD, menambahkan, AI menciptakan ketimpangan baru antara media besar dan kecil. Media besar mampu mengembangkan AI tools sendiri, sementara media kecil bergantung pada platform raksasa.
“Terjadi dinamika kekuasaan yang tidak seimbang antara media sebagai publisher dengan platform digital. Kontrol atas konten jadi makin terbatas,” jelasnya.
Meski begitu, ia menegaskan AI tidak mengubah tujuan jurnalisme secara fundamental. Solusi yang ditawarkan, media perlu fokus pada ceruk yang tak bisa digantikan teknologi, seperti jurnalisme berbasis data dan pendekatan humanis.(Sbn)
