DJP Percepat Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak

Jakarta, Spotbalinews.com–
Mulai 9 Mei 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menerbitkan kebijakan terkait kemudahan layanan kepada Wajib Pajak (WP).

Kemudahan dimaksud terkait penyederhanaan proses restitusi dengan jangka waktu dari semula 12 bulan menjadi 15 hari kerja saja. Kemudahan tersebut diberikan khusus kepada WP Orang Pribadi
(OP) yang mengajukan restitusi Pajak Penghasilan OP sesuai Pasal 17B dan 17D UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100 juta.

Lebih lengkap, kemudahan tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Percepatan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya aturan ini, WP OP yang mengajukan restitusi
berdasarkan Pasal 17B UU KUP akan diproses melalui pemeriksaan dengan jangka waktu
paling lama 12 bulan.

“Perdirjen tersebut terbit untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan,
dan percepatan layanan restitusi yang lebih sederhana, mudah, dan cepat. Proses restitusi
yang lebih cepat akan sangat membantu cash flow Wajib Pajak,” ungkap Direktur Penyuluhan,
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, Rabu (10/05/2023) di Jakarta.

Selanjutnya, Dwi juga menegaskan bahwa proses restitusi tersebut dilakukan secara less
intervention dan less face to face antara petugas pajak dan WP untuk lebih menjamin
akuntabilitas dan menghindari penyalahgunaan kewenangan.

Dalam hal terdapat WP yang telah diberikan pengembalian pendahuluan dan jika di kemudian
hari dilakukan pemeriksaan lalu ditemukan kekurangan pembayaran pajak, WP dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100%
“Namun demikian, berdasarkan perdirjen ini sanksi administratif tersebut direlaksasi menjadi
hanya sebesar sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP di mana sanksi per bulannya didasarkan
pada suku bunga acuan ditambah uplift factor 15% untuk paling lama 24 bulan,” tegas Dwi.

Dwi Kembali menambahkan apabila dibandingkan, sanksi tersebut jauh lebih rendah dari
pada sanksi kenaikan 100%. Perlu diketahui, relaksasi tersebut dilakukan melalui mekanisme
pengurangan sanksi sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP.

Terakhir, dalam masa peralihan pengaturan, apabila sampai dengan 31 Mei 2023, terhadap
SPT Tahunan lebih bayar yang belum dilakukan pemeriksaan atau sedang dilakukan
pemeriksaan tetapi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan,
pemeriksaan restitusi dihentikan dan ditindaklanjuti sesuai peraturan ini. Sedangkan terhadap
yang telah disampaikan SPHP, pemeriksaan diteruskan sesuai Pasal 17B UU KUP.
Salinan Perdirjen Nomor PER-5/PJ/2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak dan salinan peraturan lainnya dapat dilihat di laman www.pajak.go.id.(rls)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.