Dukung Penuh Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, OJK Resmikan Kantor Regional 8 Bali Nusra

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster, meresmikan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Senin (21/12/2020)

Denpasar (Spotbalinews) –
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster, meresmikan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Senin (21/12/2020) sebagai wujud sinergi kolaboratif dan koordinatif dari seluruh pemangku kepentingan baik OJK, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam mengorkestrasi keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bali.

“Keberadaan gedung baru ini menjadi simbol semangat seluruh insan OJK dalam melayani masyarakat, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Bali dan sekitarnya,” kata Wimboh dalam sambutannya dan kegiatan ini dilakukan dengan protokol kesehatan ketat.

Wimboh menegaskan perekonomian daerah harus menjadi tulang punggung bagi
perekonomian nasional di masa recovery. Untuk itu, OJK terus mendukung penuh
percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi peran sektor jasa
keuangan dan partisipasi seluruh masyarakat di daerah yang difokuskan pada tiga hal.

Pertama, perluasan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
(TPAKD). Sinergi antara TPAKD dan lembaga jasa keuangan terus dibangun baik dalam
menyediakan akses keuangan dari sisi tabungan maupun pembiayaan, serta
meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk dan
layanan keuangan.

TPAKD bersama industri keuangan di daerah harus melihat peluang ini untuk
melakukan refocusing penyaluran pembiayaan produktif kepada sektor yang
terdampak dan yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar di daerah melalui
pemanfaatan teknologi.
Kedua, melakukan Transformasi Digital dalam mendorong UMKM untuk Go-Digital
dan berorientasi ekspor, mulai dari Bank Umum, BPR serta Lembaga Keuangan Mikro.

Kolaborasi antara UMKM dengan ekosistem digital ekonomi dan keuangan juga terus
didorong, salah satunya melalui marketplace UMKM-MU.
Saat ini OJK sedang mengembangkan security crowdfunding sebagai salah satu
platform pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha UMKM dan Non-UMKM. Platform ini
memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang tidak bankable untuk mendapatkan
pembiayaan dan juga memberikan kesempatan bagi kalangan anak muda kreatif terutama investor pemula (start-up) untuk berinvestasi.

Ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah untuk kesejahteraan
masyarakat dan kinerja pelaku usaha ultra mikro dan UMKM, terutama yang sulit
dijangkau. OJK mencatat, tingkat inklusi keuangan nasional dari survei OJK terakhir
sudah berada di level 76,19%. Namun, tingkat inklusi keuangan belum merata, sebab akses keuangan di wilayah perkotaan (83,6%) masih lebih tinggi daripada di wilayah pedesaan (68,5%)Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara mengawasi 54 Bank Umum, 135 BPR/S, 17 perusahaan sekuritas, satu kantor perwakilan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), 82 Perusahaan Asuransi, dua Dana Pensiun, dua Perusahaan Penjaminan, satu Pegadaian, 53 Perusahaan Pembiayaan, dan satu Modal Ventura.

Dalam kesempatan tersebut, Wimboh mengatakan sektor jasa keuangan terpantau stabil dengan tingkat risiko yang terjaga (NPL:3.15%), Permodalan yang tinggi
(CAR:23,7%), tingkat Likuiditas yang masih memadai dengan didukung Dana Pihak
Ketiga yang tumbuh tinggi (12,12% yoy) meskipun kredit masih terkontraksi (-
0,47%yoy).

Saat ini total kredit restrukturisasi covid-19 mencapai Rp934,8 triliun dari sekitar 7,5
juta debitur di perbankan (UMKM: Rp371,1 T dengan 5,8 juta debitur), Rp182,3 triliun
di Perusahaan Pembiayaan dari 4,9 juta kontrak, Rp26,4 miliar di LKM termasuk Rp4,5 miliar di BWM.

Penempatan dana pemerintah di perbankan dengan total sebesar Rp64,5T, telah
tersalurkan dalam bentuk kredit mencapai Rp198,8 triliun di Bank Himbara, Rp24,92
triliun di BPD dan Rp5,89 triliun di Bank Syariah.

Sementara itu, kinerja perbankan baik Bank Umum maupun BPR di Bali periode
Oktober 2020 terpantau sehat dan kondusif. Penghimpunan DPK tercatat sebesar
Rp110,21 Triliun, tumbuh -4,33% yoy, namun secara nominal mengalami peningkatan
setiap bulannya. Adapun penyaluran kredit kepada masyarakat tumbuh 0,99% yoy
menjadi Rp93,01 Triliun.

Wimboh menambahkan industri jasa keuangan khususnya di Provinsi Bali semakin
kokoh, tumbuh dengan sehat dan berkontribusi optimal dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. (Rls)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.