Denpasar (Spotbalinews) –
Pelaksanaan KTT G20 di Bali pada 2022 ini diprediksi akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kepariwisataan di Pulau Dewata ini. Bahkan, dampak yang diberikan bakal menyeluruh jika event berjalan sukses.
Menurut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimanda, didampingi Deputi Direktur Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Bali, Donny H. Heatubun, pada acara Capacity Building (Capbul) Media Bali dengan tema ‘Presidensi G 20 Indonesia, pada Rabu (26/01/2022). Dampak positif dari sisi ekonomi dan pariwisata Bali sangat jelas, karena akan ada uang yang beredar. “Ekonomi dan pariwisata Bali tumbuh, sehingga multiflayer effect,” ujarnya.
Oleh karena itu, kegiatan tersebut harus disukseskan. Sebab, waktu cukup panjang mulai Februari hingga Oktober 2022 akan ada banyak acara yang berlangsung. Hal ini membuat geliat ekonomi dan pariwisata Bali akan hidup. “Tentu hotel dan industri pariwisata lain terkena imbasnya,” terang Rizky
Katanya, ada manfaat jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang bagi Indonesia yang menjadi tuan rumah Presidensi G20. “Manfaat jangka pendek akan ada penyerapan tenaga kerja (Naker) sekitar 16.000 orang yang tersebar di berbagai lokasi pertemuan di Bali khususnya, serta dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Bali sebesar Rp 209 milyar. “Sementara, akupansi rate hotel pada Desember 2021 sebesar 23,6 persen kami prediksi akan naik menjadi 40,6 persen,” jelasnya.
Sementara itu manfaat jangka menengah dan jangka panjang diantaranya memajukan pariwisata nasional dan pemulihan ekonomi, menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia yakni infrastruktur, konektivitas dan green and sustainable growth.
Mengingat, G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.
Dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7, G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun, sejak G20 menghadirkan Kepala Negara dalam KTT dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu G20 terdiri atas Jalur Keuangan ( Finance Track ) dan Jalur Sherpa ( Sherpa Track ). Sherpa diambil dari aplikasi untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT (Summit ).
Rizky menambahkan, salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 telah mengubah mengubah tata kelola keuangan global, dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi, dalam skala sangat besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas kredit IMF, serta berbagai pengembangan bank utama. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan, serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang keuangan.
Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang negeri negara rendah, Injeksi triliun penanganan Covid-19 >5 triliun USD (Deklarasi Riyadh), penurunan/penghapusan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, pembersih tangan, disinfektan, alat medis dan obat-obatan.
Selain itu, G20 berperan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Pada 2016, diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. “G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian diterapkan pada Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim pada 2015, dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan,” tandas Rizky. (aya)
