Teguh Dwi Nugroho : 2023, Alokasi Belanja Negara di Bali Capai Rp 21,87 Triliun lebih

Denpasar, Spotbalinews.com-
Pada tahun 2023 ini alokasi belanja negara di Bali mencapai Rp21,87 triliun lebih yang terdiri dari belanja transfer ke daerah sebesar Rp10,92 triliun lebih dan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp10,95 triliun lebih. Hal itu diungkapkan Kepala Kanwil Direktorat Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, pada acara Konferensi Pers APBN Kita Regional Bali Bulan Januari 2023, Rabu (25/01/2023) di Renon.

Hadir pada acara tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Anggrah Warsono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali NTB NTT, Susila Brata, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara,Wahyu Nendro, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali yang diwakili Wahyu Ari Wibowo, serta Local Expert Kementerian Keuangan Bali dari UNUD Putu Wiwin Setyari secara daring.

Lanjut pria yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Regional Bali
Ini, belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar lebih dari Rp10,92 triliun ini terdiri dari dana bagi hasil (Rp379,32 miliar lebih), dana alokasi umum (Rp6,9 triliun lebih), DAK fisik (Rp520,40 miliar lebih), dan DAK non-fisik (Rp2,26 triliun lebih). Selanjutnya hibah ke daerah (Rp2,86 miliar lebih), dana desa (Rp609,64 miliar lebih), insentif fiskal (Rp245,75 miliar lebih).

“Total pagu transfer ke daerah tahun 2023 sebesar Rp10,92 triliun lebih ini, naik sebesar Rp237,66 miliar dibandingkan pada 2022,” ujar Teguh.

Pihaknya meminta pemerintah daerah di Bali mempercepat penyerapan dana alokasi khusus (DAK) fisik pada tahun anggaran 2023. “Ketika DAK fisik bisa diserap lebih cepat, lebih cepat pula dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian memberikan ‘multiplier effect’ pada pertumbuhan ekonomi Bali,” jelasnya.

Penyaluran TKD hingga 20 Januari 2023 sudah sebesar Rp467,83 miliar atau 4,28 persen dari total seluruh pagu TKD. Dari berbagai jenis TKD, hanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang baru terealisasi dengan nilai sebesar Rp467,83 miliar tersebut.

Berkaca dari realisasi penyerapan APBN pada 2022, ujar Teguh, penyerapan DAK fisik saat itu belum optimal, karena ada kegiatan yang harga perkiraan sendiri (HPS) terlalu tinggi. “Pada 2022 dari pagu sebesar Rp800 miliar itu yang menjadi kontrak sebesar Rp600 miliar,” ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah bisa mengevaluasi sehingga DAK fisik pada tahun ini bisa diserap maksimal. “Tentu kami harapkan bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi Provinsi Bali,” tandas Teguh. (Aya)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: