Gianyar, spotbalinews.com-
Refleksikan dan rumuskan arah penguatan LPD sebagai pilar ekonomi desa adat di Bali, Badan Kerja Sama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) bersama Forum Media Peduli LPD menggelar diskusi akhir tahun 2025 bertema “LPD Kokoh Topang Tumbuhnya Ekonomi Krama Adat Bali” pada Senin 29 Desember 2025.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keberadaan LPD sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat adat.
Menurutnya, LPD bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan bagian dari sistem sosial dan budaya Bali yang harus dijaga keberlanjutannya.
Mahayastra menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dan transparansi keuangan LPD. Ia mengungkapkan, dari hasil kajiannya, Kabupaten Gianyar hanya membutuhkan sekitar 27 auditor profesional untuk melakukan audit menyeluruh terhadap LPD yang ada. Dengan audit tersebut, kondisi keuangan LPD dapat diketahui secara jelas, apakah masuk kategori wajar, wajar tanpa pengecualian, atau perlu perhatian khusus. “Saya siap mendorong dukungan anggaran, bahkan sampai Rp2 miliar, untuk memperkuat sistem audit LPD. Ini penting agar LPD benar-benar sehat dan dipercaya krama adat. Selama ini bendesa adat tidak punya cukup waktu memeriksa detail keuangan, sehingga audit profesional menjadi sangat penting,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya auditor yang kompeten, terutama dari latar belakang ekonomi dan akuntansi. Selain itu, Mahayastra mendorong LPD untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, mulai dari digitalisasi pencatatan keuangan, percepatan layanan penarikan dana, hingga pengembangan layanan berbasis digital seperti mobile banking. “Anak muda sekarang sudah sangat melek teknologi. LPD harus mampu mengikuti perkembangan itu. Tantangan ke depan bukan hanya soal permodalan, tapi juga akuntabilitas, risiko reputasi, persaingan dengan perbankan, hingga kepastian hukum. Semua itu bermuara pada kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan agar diskusi seperti ini tidak berhenti sebatas wacana. “Diskusi harus menghasilkan progres nyata, bukan hanya tukar pikiran. Harus ada tindak lanjut yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sejumlah narasumber turut memberikan pandangan dalam diskusi tersebut, di antaranya Dr. Ida Bagus Dharmawijaya Mantra, SE., M.Si; Ketua BKS LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendikiawan, SH., M.Si; Kepala Dinas PMA Provinsi Bali IGAK Kartika Jaya Seputra, SH., MH; akademisi Prof. IB. Raka Suardana; serta CEO PT USSI Group Maman Tirta Rukmana. Diskusi dipandu oleh moderator Nyoman Winata, SP., dan dipimpin Ketua Panitia I Nyoman Sunaya, SE.
Dr. IB Dharmawijaya Mantra menilai LPD perlu memiliki identitas yang kuat dan jelas di tengah modernisasi. Ia menekankan pentingnya penyesuaian regulasi, termasuk kemungkinan penyempurnaan Peraturan Daerah (Perda), agar LPD tetap relevan tanpa kehilangan jati diri. “Modernisasi tanpa kesiapan sosial dan budaya bisa menimbulkan jarak. Karena itu, perlu penguatan nilai, tata kelola, serta pemahaman bahwa LPD bukan hanya lembaga keuangan, tetapi bagian dari ekosistem sosial dan budaya Bali,” ujarnya. Sementara itu, Ketua BKS LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan, mengapresiasi terselenggaranya diskusi yang dinilainya mampu melahirkan gagasan-gagasan baru untuk memperkuat peran LPD.
“Forum seperti ini penting sebagai ruang tukar pikiran demi meningkatkan kualitas dan identitas LPD di Bali,” katanya. Ketua Panitia, Nyoman Sunaya, juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Gianyar atas kehadiran dan dukungannya. Ia berharap diskusi ini memberi manfaat nyata bagi peserta dan menjadi pijakan untuk kemajuan LPD ke depan. Dukungan juga datang dari Ketua PWI Provinsi Bali, Wayan Dira Arsana, S.Pd. Ia menegaskan peran pers sebagai mitra strategis pembangunan daerah, termasuk dalam memperkuat eksistensi LPD. (Sbn)
